Agussyabarrudin's Blog

Praktisi Treasury Syariah Indonesia

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 11:10:13 +0000

Republika, 12 Juni 2008

Profil: Agus Syabaruddin
Ketua Indonesia Islamic Global Market Association

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan investasi syariah dari berbagai investor Timur Tengah. Selain menjadi negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia, berbagai proyek investasi di negara ini diyakini mampu menawarkan return investasi yang lebih kompetitif dibandingkan berbagai negara lain.

Apalagi, kondisi saat ini yang cukup mendukung dengan telah disahkannya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) beberapa waktu lalu. Kini, RUU Bank Syariah pun akan menyusul disahkan pemerintah menjadi UU. Bagi Agus Syabaruddin, regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah itu dengan mudah akan mengundang masuknya berbagai investor Timur Tengah. Dan masuknya investor Timur Tengah ke Indonesia berarti meningkatnya level kompetisi. Hal itu tidak hanya antar perusahaan atau lembaga keuangan, tapi juga praktisi termasuk treasuri perbankan syariah.

Karena itu, ke depannya, menurut Agus, praktisi treasuri perbankan syarah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. ”Praktisi treasuri perbankan syariah harus siap go internasional kalau mau tetap bersaing dan tidak ditinggalkan,” ujar Ketua Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) ini kepada Republika, Rabu, (11/6).

Alumnus pasca sarjana ekonomi syariah Universitas Indonesia (UI) 2005 ini mengatakan, masuknya berbagai investor Timur Tengah akan mendorong penggunaan mata uang selain rupiah lebih banyak. Karena itu, praktisi treasuri perbankan syariah harus memiliki kemampuan mapan agar mampu menangani hal itu. ”Banyaknya investor yang masuk berarti semakin berkembang juga bisnis perbankan syariah, termasuk treasuri dengan berbagai jenis mata uang,” ungkap pria kelahiran Jakarta, 31 Agustus 1966.

Bila kualitas praktisi treasuri perbankan syariah bisa ditingkatkan secara optimal, Agus meyakini mereka dapat bersaing dan tidak tertinggal dengan berbagai treasuri asing. Dengan demikian, sejalan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, pesat pula perkembangan kontribusi bankir nasional dalam industri tanpa bunga itu ”Jadi menurut saya penting sekali meningkatkan kualitas SDM praktisi treasuri perbankan syariah,” ujar ayah dari Alfi Aulia Rahman (13), Alisya Aulia Rahim (10), dan Aliazahra Aulia Rusz (6).

http://bank-article.blogspot.com/2008/06/praktisi-treasuri-syariah-harus-go.html

Bangkit Bersama Ekonomi Syariah

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 10:50:37 +0000

Hari Selasa (17/6), menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Setelah enam tahhun lamanya menunggu, rapat paripurna DPR RI akhirnya sepakat mensahkan kelahiran Undang-Undang Perbankan Syariah.

Banyak yang berharap, keberadaan payung hukum itu akan membuat bank syariah dan lembaga keuangan syariah bangkit, berkembang lebih cepat dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

Walaupun kehadiran sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia, yang ditandai dengan kelahiran Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 masih berkutat di seputar lembaga keuangan syariah, setidaknya ini menjadi pintu untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang selama ini hanya mengenal sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Jauh sebelum pengusaha menyadari pentingnya melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) hingga tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), sistem ekonomi Islam sudah menjalankannya.

Penerapan GCG terlihat dalam konsep pengelolaan bisnis yang diarahkan transparan dan berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Karena prinsip syariah melarang praktek bisnis yang spekulatif (maasir), manipulatif (gharar), dzalim dan melupakan tanggung jawab sosial (zakat, infak dan shodaqoh), yang merupakan perwujudan dari CSR.

Ruh dari sistem ekonomi syariah ingin menciptakan keseimbangan kemitraan antara pemilik modal dengan karyawan atau buruh melalui sistem bagi hasil (profit sharing). Sebaliknya, sistem ekonomi non syariah (disebut konvensional), lebih berpihak pada pemilik modal dengan mengedepankan prinsip self interest (kepemilikan pribadi), yang dimanifestasikan dalam konsep bunga atau riba.

Potensi Besar

Menurut Vice President Sharia Treasury & Trade Finance Bank Danamon Syariah Agus Syabaruddin, lembaga keuangan syariah seharusnya lebih cepat tumbuh subur di bumi Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia.

Penduduk muslim, ungkapnya, merupakan potensi pasar yang luar biasa bagi bank syariah karena fatwa bunga bank haram sudah tegas disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 16 Desember 2003.

“MUI menyatakan dengan tegas riba adalah haram dan bunga masuk dalam golongan riba. Itu adalah fatwa final MUI tentang riba” kata Sekretaris Komisi C Bidang Fatwa, Hasanuddin.

Namun, jangan salah sangka, sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif, bank syariah juga bisa dimanfaatkan oleh orang non Islam. Bank syariah sejatinya merupakan bank untuk semua agama karena pada prinsipnya, semua agama melarang praktek riba atau pembungaan uang.

Pakar Perbankan Syariah Muhammad Syafi’i Antonio dalam berbagai kesempatan menjelaskan perbedaan mendasar antara investasi dan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Sehingga, pengembalian investasi (return) tidak pasti atau tidak tetap.

Sementara membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan return berupa bunga, jumlahnya pasti atau tetap. Sesuai definisi ini, menabung uang di bank syariah, termasuk kegiatan investasi karena return-nya dari waktu ke waktu tidak pasti.

Melihat prinsip ekonomi syariah yang menarik, negara yang mayoritas penduduknya non muslimpun tertarik mengembangkannya. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni di Denmark, tahun 1983.

Sistem ekonomi syariah makin berkembang. Pihak yang tertarik dengan konsep tersebut meluas hingga ke lembaga keuangan internasional, seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Goldman Sach, HSBC dan lainnya. Bahkan Singapura, tahun lalu, resmi membuka negaranya sebagai pusat keuangan Islam internasional.

Di Indonesia, sampai akhir tahun 2007, tercatat baru ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Berikutnya, 26 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 114 BPRS (Badan Perkreditan Rakyat Syariah). Sementara kekuatan jaringan kantor perbankan syariah mencapai 711 kantor dan 1.195 layanan syariah.

Kini, bank konvensional mulai berlomba-lomba membuka divisi syariah. Dengan kekuatan itu, perbankan syariah tahun lalu berhasil menarik 2,8 juta rekening nasabah. Sedangkan volume usaha bank syariah mencapai 36,5 triliun rupiah atau sekitar 1,9 persen dari aset perbankan nasional.

Jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang memiliki sekitar 80 juta rekening, pencapaian bank syariah itu masih jauh tertinggal, bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Pada akhir 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran itu hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan Indonesia, tahun 2007 baru sekitar 1,9 persen dari aset pebankan nasional.

Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah dalam keterangan persnya Sabtu (21/6) di Banjarmasin menyebutkan, target pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 5 persen dari total aset perbankan nasional atau mencapai 90 triliun rupiah tahun ini, tampaknya akan sulit tercapai. BI memprediksi hanya bisa mencapai 50 triliun rupiah saja.

Namun, kelahiran UU Perbankan Syariah diharapkan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dan produk syariah lainnya, seperti reksa dana karena payung hukumnya telah jelas.

Dalam skala internasional, laju pertumbuhan perbankan syariah sudah beberapa langkah ke depan. Saat ini, aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS, atau tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun, meski dari sisi jumlah nasabah dan nilai aset masih kecil.

Ironis, di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, ternyata tak lantas menjadikan bank syariah tumbuh subur. Masyarakat muslim kita justru masih banyak mempercayakan transaksi keuangannya di bank konvensional.

“Mungkin masyarakat muslim kita masih memahami Islam sebatas aqidah saja, belum menyentuh ke syariah (seluruh praktek kehidupan)” ujar Agus Syabaruddin yang juga menjabat sebagai Ketua IIGMA (Indonesia Islamic Global Market Association).

Sukuk, Defisit, dan Utang Negara

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 10:09:24 +0000

Selain terlambat, penerbitan sukuk juga dianggap tidak begitu signifikan untuk menutup defisit APBN 2008. Namun, daripada berutang lagi, menerbitkan sukuk masih lebih baik.

Bulan April sampai Mei 2008 adalah momen-momen penting untuk sukuk negara Indonesia. Pada 29 April 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU SBSN. Pada 29 Mei 2008, Departemen Keuangan (Depkeu) mengumumkan jaminan (underlying asset) sukuk berjenis ijarah naik dari Rp18,8 Triliun menjadi Rp1.600 Triliun. Kenaikan signifikan ini dipicu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2007 yang menyatakan nilai kekayaan negara adalah Rp .600,21 Triliun, sedangkan utangnya Rp 1.430,96 Triliun.

Depkeu juga mengumumkan bahwa Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah dalam proses finalisasi. Sudah sejak minggu kedua bulan Mei 2008, Depkeu menggodoknya dan jika selesai akan dibawa ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), lalu diserahkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Sesuai rencana, pemerintah akan menerbitkan sukuk pada Agustus 2008.Dan sesuai UU SBSN, sukuk akan digunakan untuk menutup besarnya lobang defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008.

Pada sosialisasi UU No 19/2008 tentang SBSN di gedung Depkeu, 29 Mei 2008, Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmad Waluyanto mengatakan, “Bu Menteri (Menkeu) bilang yang di neraca pemerintah ada Rp1.600 Triliun, paling tidak jauh dari situ bisa dijadikan aset jaminan ijarah,” katanya.

Namun, diakui Rahmad, ada potensi investor akan jenuh dengan sukuk yang sejenis saja. Oleh karenanya pemerintah juga berencana menerbitkan sukuk berjenis lain, misal mudharobah.

Denominasi sukuk yang baru Rp15 Triliun dianggap tidak begitu signifikan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008. Selain nilainya jomplang, kondisi makro ekonomi dan iklim investasi. Menurut UU SBSN yang disahkan pada 9 April 2008, sukuk memang diperuntukkan untuk menutup defisit APBN dan pembiayaan proyek negara.

â€œJumlahnya â€˜kan tidak signifikan, sukuk hanya Rp15 Triliunâ€, kata pakar ekonomi Islam dari Universitas Paramadina kepada Sharing, bulan lalu. Sementara Departemen Keuangan (Depkeu) memroyeksi defisit anggaran pada 2008 mencapai 1,8% dari PDB atau Rp82,3 Triliun, meski dalam APBN P 2008 ditargetkan 2,1% dari PDB atau Rp94,5 Triliun.

Itu baru dari sisi nilai denominasi, belum kondisi makro ekonomi dan iklim investasi. Jelas Handi, jika makro ekonomi kita makin memburuk seiring memburuknya ekonomi global dan defisit APBN makin membengkak, penerbitan sukuk yang hanya Rp15 Triliun makin tidak signifikan. Iklim investasi kita juga mesti diperhatikan. Bisa saja sukuk yang diterbitkan nanti undersubscribed karena iklim investasi yang buruk seperti regulasi yang justru menyulitkan investor.

Penerbitan sukuk juga dianggap terlambat oleh Handi. Jika saja dewan perwakilan rakyat (DPR) bisa menyelesaiakan UU SBSN pada 2006 atau 2007, sukuk negara sudah bisa dilelang sebelum tahun ini dan menyerap potensi keuangan Islam global yang diperkirakan senilai USD 800 Miliar sampai USD 1 Triliun. Selain menyerap potensi tersebut, akan banyak proyek infrastruktur yang berjalan karena pembiayaan dari sukuk. â€œMomentum internasional sangat terlambatâ€, kata Handi.

Makin banyak proyek berjalan, seperti jembatan, pasar, pembangkit listrik, sumur minyak, dan sebagainya, efeknya untuk kemakmuran masyarakat juga akan bertambah. Maka hemat Handi, kenaikan harga BBM saat ini mestinya tidak begitu terasa oleh masyarakat jika kemakmuran bertambah. Namun, penerbitan tahun ini dianggap masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena, â€œNegara saat ini butuh untuk menambal defisit APBNâ€, simpul Handi.

Sukuk sebagai Pengganti Utang

Di mata Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BPBS-BI) Ascarya,â€œSukuk bisa menggantikan semua utang dalam negeri maupun luar negeri Indonesiaâ€, ujar. Sehingga, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi berutang, beban APBN pun bisa dikurangi. Uang negara lantas bisa benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, misalnya memberi subsidi lebih banyak ketika harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat melonjaknya harga minyak dunia.

Sukuk memang memiliki peran yang kurang lebih sama sama dengan surat utang negara (SUN) yang sudah diterbitkan duluan. Hanya, sukuk berbasis sistem ekonomi Islam yang mensyaratkan jaminan aset (underlying asset) untuk tiap nilai penerbitannya.

Dalam sistem ekonomi Islam, jelas Ascarya, semua transaksi harus berkaitan dengan sektor riil, pun dengan sukuk. Dalam istilah dunia keuangan, harus memiliki underlying asset. Dengan adanya underlying asset, pemerintah yang menerbitkan sukuk jadi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang diperoleh dengan baik.

Sukuk juga, sesuai undangUU-nya bisa digunakan untuk pendanaan proyek, artinya akan ada produktifitas darinya. Berbeda dengan utang yang selama ini diambil pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Baik utang dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, maupun penerbitan surat utang negara (SUN). â€œUtang itu tidak harus digunakan untuk sektor riilâ€, kata Ascarya.

Sekitar 40% untuk Bayar Utang Tiap Tahun

Setelah kenaikan harga BBM, Depkeu dikabarkan mulai menjajaki sumber pinjaman baru yang ditawarkan pemerintah Jepang dalam bentuk skema Shibosai untuk menyerap utang sebesar Rp 6,51 Triliun.

Shibosai adalah akad utang obligasi ala Jepang dengan suku bunga relatif rendah dan berbasis proyek. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto kepada media di, 21 Mei 2008 mengatakan bahwa jumlah pinjaman yang bisa diperoleh biasanya berkisar USD 500 Juta hingga USD 700 Juta (Rp 4,65 Triliun hingga Rp 6,51 Triliun jika nilai tukar Rp 9.300 per USD).

Karena berbasis proyek, Pemerintah Indonesia harus menentukan terlebih dahulu proyek-proyek yang akan dibiayai dana dari penerbitan surat utang ini.

Penerbitan Shibosai yang dilakukan Pemerintah Indonesia akan dijamin Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (Japan Bank for International Cooperation/ JBIC). Artinya, JBIC akan menjamin pembayaran kewajiban jika pemerintah gagal bayar. Sebagai gantinya, pemerintah akan membayar ongkos penjaminan kepada JBIC.

Sementara, sebagai investor utama dalam ADB (Asian Bank Development) Jepang akan mengabulkan pinjaman dengan kisaran USD 800 Juta hingga USD 900 Juta sebelum akhir tahun ini untuk pinjaman program yang diajukan oleh pemerintah RI.

Setiap tahun, sekitar 40% APBN dihabiskan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. Per Mei 2008, Koalisi Anti Utang (KAU) Indonesia memaparkan jumlah utang bangsa ini sebesar USD155,29 Miliar. Jumlah itu terdiri atas pinjaman yang diperoleh dengan perjanjian utang senilai USD64,34 Miliar dan penerbitan obligasi negara sebesar US$90,95 Miliar.

APBNP 2008 mengalokasikan pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp13,11 Triliun, terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp61,26 Triliun dan penarikan pinjaman luar negeri Rp48,14 triliun. Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman program Rp26,39 Triliun dan pinjaman proyek Rp21,75 Triliun.

Sementara alokasi subsidi APBNP 2008 sebesar Rp234,41 Triliun. Rincinya, subsidi BBM Rp126,82 Triliun, listrik Rp60,29 Triliun, pangan Rp8,59 Triliun, pupuk Rp7,81 Triliun, dan benih Rp1,02 Triliun.

Juga, dana untuk public service obligation (PSO) Rp1,73 triliun, subsidi bunga kredit program Rp2,15 Triliun, subsidi migor melalui operasi pasar Rp500 Miliar, subsidi kedelai Rp500 Miliar, dan subsidi pajak Rp25 Triliun.

Depkeu memproyeksi defisit anggaran pada 2008 mencapai 1,8% dari PDB atau Rp82,3 Triliun, meski dalam APBN P 2008 ditargetkan 2,1% dari PDB atau Rp94,5 Triliun. Sedangkan penarikan pinjaman program pada 2008 mencapai USD2,9 Miliar atau sekitar Rp26,39 Triliun.

Sukuk pada Agustus 2008

Jika pemerintah benar menepati targetnya, sukuk negara tinggal sepelemparan batu lagi diterbitkan, Agustus 2008. Saat ini, menurut Dirjen Pembiayaan Syariah Depkeu, Dahlan Siamat, kini berbagai aturan pelaksana tengah disiapkan seperti rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penerbitan sukuk dan peraturan Menkeu tentang tata cara lelang sukuk. Dahlan mengaku optimis sukuk negara akan tepat sesuai target penerbitan.

Juga dengan denominasinya yang sebesar Rp15 Triliun. Meskipun menurutnya aset negara yang telah diidentifikasi bernilai Rp18,8 Triliun, Depkeu masih memilih langkah konservatif, menerbitkan senilai Rp15 Triliun. Pihaknya tak ingin terlalu optimis dan malah terjadi undersubscribed (kurang permintaan) . Jika permintaannya lebih banyak (oversubscribed) bukan tidak mungkin, denominasi tersebut ditambah sesuai nilai aset yang telah teridentifikasi.

Jumlah denominasi juga mungkin akan berubah seiring efek kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Mei lalu untuk menjaga agar defisit APBN tidak bertambah lebar. â€Jika gap defisit APBN makin kecil, justru jumlah penerbitan sukuk bisa dikurangi pada 2008 iniâ€, terang Dahlan Siamat di sela-sela peluncuran Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), 22 Januari 2008 di Jakarta.

Jika dikatakan penerbitannya terlambat, Dahlan menampiknya. â€Kalau dikatakan terlambat, tidak juga, kita hitung setelah UU SBSN disahkan. Jika setelah setahun UU disahkan sukuk tidak diterbitkan juga, itu baru terlambatâ€, ujar Dahlan. IA

http://ajisaka.dagdigdug.com/2008/06/12/sukuk-defisit-dan-utang-negara/

SBI Syariah Menurun IDR.670 Miliar

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 10:03:05 +0000

Jakarta (01/7/08) | Data Bank Indonesia (BI) mencatat penempatan dana bank di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada April 2008 sebesar Rp2,49 triliun. Atau, menurun Rp 670 miliar bila dibandingkan periode sama tahun lalu, ketika masih bernama Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang mencapai Rp3,17 triliun. Data BI juga memperlihatkan portofolio SBIS dibandingkan dengan aset perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 4,93% menjadi 6,23% per April 2008. Ketua Umum Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) Agus Sabaruddin mengatakan penurunan penempatan dana bank syariah pada bank sentral karena pembiayaan industri tersebut mengalami peningkatan.

“Beberapa faktor yang menyebabkan dana bank syariah pada BI menurun, salah satunya pembiayaan meningkat, sehingga pemanfaatan SBI Syariah belum optimal,” ujarnya kepada Bisnis Indonesia di Jakarta, (29/6).

Apabila melihat data BI tren pembiayaan bank syariah memang meningkat menjadi Rp31,02 triliun dibandingkan dengan posisi sebelumnya sekitar Rp22,97 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) bank syariah juga mengalami kenaikan menjadi Rp31,06 triliun dari semula Rp22,71 triliun. Komposisi DPK didominasi deposito mudharabah sebesar 54,7%, tabungan mudharabah 32,9%, dan giro wadiah 12,3%.

Menurut Agus, tren penurunan penempatan dana pada bank sentral bisa juga disebabkan faktor musiman, baik harian, bulanan dan tahunan. Dia memperkirakan penurunan itu disebabkan persiapan bank dalam menghadapi masa liburan, sehingga memerlukan likuiditas lebih.

Sementara itu, pertumbuhan aset perbankan syariah dalam empat bulan pertama 2008 mengalami pelambatan yakni hanya sebesar Rp3,5 triliun menjadi Rp40,07 triliun. Padahal, BI sempat menargetkan total aset akhir tahun Rp91,6 triliun alias tumbuh Rp18,35 triliun per empat bulan. [bsnind]

http://bw-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=258

Perencana Keuangan Syariah

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:59:07 +0000

Setelah berprofesi lebih dari 10 tahun menjadi seorang perencana keuangan dan penasehat kekayaan (Financial Planner & Financial Advisor) baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, Aidil Akbar Madjid, MBA, CFE®, CFP®, RFC® yang saat ini dikenal dengan sebutan sang Wealth Planner™ dibantu oleh tim dari IARFC Indonesia tergerak untuk memulai suatu perjalanan dalam menggali ilmu perencanaan keuangan secara Islami yang kemudian dikenal dengan Perencana Keuangan Islami (Islamic Financial Planning).

Ilmu Perencanaan Keuangan Keluarga sendiri sebenarnya ada dan dikenal didalam Islam yang terpecah-pecah didalam materi tentang keluarga dan materi keuangan dan materi ekonomi Syari’ah. Akan tetapi, sampai dengan inisiatif yang dimulai Aidil Akbar Madjid, MBA, CFE®, CFP®, RFC® ilmu ini belum disatukan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Research pengumpulan mater-materi inipun mulai dilakukan sejak tahun 2003 ke negara-negara Arab antara lain Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi serta negara-negara dengan penduduk Islam lainnya seperti Malaysia serta Indonesia sendiri.

Setelah materi-materi tersebut terkumpul dan dianalisa untuk ditarik benang merah menjadi suatu ilmu sendiri, maka sejak awal 2004 Modul Islamic Financial Planning mulai dikembangkan. Adapun proses sosialisasi Islamic Financial Planning sudah dimulai Agustus 2004 melalui tulisan-tulisan dibeberapa media bernafaskan Islam serta talk-show dibulan puasa dalam acara obrolan menjelang buka puasa yang diliput oleh sebuah media elektronik.

Aidil Akbar Madjid, MBA, CFE®, CFP®, RFC® selaku Chairman dari International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) – Indonesia, memberikan laporan lengkap dan perkembangan terhadap modul tersebut ke kantor pusat asosiasi di Amerika Serikat dan sejak Maret 2005, IARFC International memberikan mandat kepada Aidil Akbar Madjid, MBA, CFE®, CFP®, RFC® dan IARFC Indonesia untuk mengembangkan modul Islamic Financial Planning ini untuk juga dapat lakukan dalam Bahasa Inggris dan diajarkan ke seluruh dunia dan mengeluarkan Sertifikasi International.

Dari mulai April sampai dengan Juni 2005 dilakukan Finalisasi terhadap modul Islamic Syari’ah Financial Planning. Sampai dengan saat itu modul Islamic Financial Planning dapat dikatakan sudah siap untuk diluncurkan ke public.

Pada bulan January 2006, Sesi-sesi dari Kelas Islamic Financial Planning di perkenalkan di modul konvensional terutama pada kelas hasil kerja sama antara IARFC dengan Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek (AWP2EI). Kelas pertama yang diajarkan oleh bapak Iwan Pontjowinoto, mantan ketua Masyarakat Ekonomi Syariah tersebut mendapatkan sambutan dan pertanyaan yang cukup banyak dari peserta.

Akhir 2007 diputuskan untuk membentuk tim peninjau khusus terhadap modul tersebut sebelum diluncurkan secara masal ke publik sebagai kelas publik. Peninjau tersebut terdiri dari cendikiawan dan praktisi agama dari Pesantren Dar El Qalam. Tim ini juga mendapatkan support dari praktisi Syariah di Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Indonesian Islamic Global Market Association (IIGMA) di awal tahun 2008.

Tidak berhenti sampai disitu, tim dan modul inipun mendapatkan support dan arahan dari Prof. DR. KH. Komarudin Hidayat, Rektor dari Universitas Islam Syarif Hidayatulloh (dulu dikenal dengan IAIN) serta Prof. DR. Din Syamsudin Ketua Umum DPP PP Muhamadiyah.

Kelas umum pertama untuk publik dimulai pada bulan Juni 2008 yang diikuti oleh hampir 20 orang peserta.

http://www.akbarfinancialcheckup.com/keuangan_syariah

Sukuk Negara Menjaring Dana Petrodolar

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:48:38 +0000

Ditulis oleh M Bachrul Ilmi

Friday, 25 April 2008

Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak dunia terus meningkat tanpa bisa tertahan. Bahkan, harga minyak dunia per barel saat ini telah menembus level 115 dolar AS. Hal ini tentu saja menyebabkan negara produsen minyak yang didominasi negara-negara Teluk menerima untung luar biasa atau akrab dikenal mengalami overlikuiditas. Berbagai analis mengestimasi dana overlikuiditas tersebut mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS. Sungguh dana yang luar biasa banyak. Berbagai investor Arab kemudian memutuskan untuk menginvestasikan dana overlikuiditas tersebut ke luar wilayah Timur Tengah. Hal itu agar dana tersebut dapat dikelola lebih baik dan menguntungkan.Namun, mereka enggan berinvestasi di Amerika Serikat (AS) karena mereka merasa diperlakukan tidak semestinya. Pascaserangan 11 November 2001, berbagai investor Teluk tidak lagi merasa betah berinvestasi di negeri AS.

Walhasil, mereka lebih suka berinvestasi di negara yang bisa menyediakan instrumen investasi syariah. Menangkap adanya peluang aliran dana investasi besar tersebut, berbagai negara pun berlomba mengembangkan sektor keuangan dan perbankan syariah.

Bahkan, beberapa tahun lalu, sejumlah negara menyatakan siap bersaing menjadi hub keuangan syariah dunia. Salah satu contoh adalah persaingan antara Malaysia dan Singapura.

Kedua negara terus berupaya untuk melahirkan iklim investasi syariah produktif. Di antaranya dengan melakukan amandemen UU Perpajakan, dan bahkan memberikan insentif pajak bagi keuangan syariah.

Selain itu, mereka juga memiliki berbagai instrumen investasi syariah yang populer di kalangan investor Timur Tengah seperti obligasi syariah (sukuk). Selain kedua negara, Inggris juga ikut menabuh genderang siap menjadi hub keuangan syariah dunia, terutama bagi wilayah Eropa.

Meskipun bukan merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Pemerintah Inggris tetap ingin menjadi hub keuangan tanpa bunga itu. Negara ini menyadari sektor keuangan syariah memiliki potensi bisnis yang tidak dapat diremehkan.

Keinginan Inggris menjadi hub keuangan syariah telah dikemukan PM Inggris, Gordon Brown, sejak masih menjadi wali kota London. Bagaimana dengan Indonesia?

Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan Alternatif

Kendati menjadi negara dengan penduduk mayoritas terbesar di dunia dan memiliki banyak proyek infrastruktur yang butuh dana tak kecil, Indonesia termasuk lambat dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah dibandingkan Malaysia. Hal ini termasuk dalam menyediakan iklim dan berbagai instrumen investasi yang dibutuhkan investor Timur Tengah.

Namun, pada pada 9 April 2008 lalu, Indonesia mulai memasuki era investasi baru. Pada hari itu, rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang cukup ditunggu berbagai pelaku keuangan dan bisnis.

Dengan UU tersebut, maka Indonesia bisa lebih leluasa menjaring dana investasi syariah yang dibutuhkan dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) negara.

Keyakinan atas pentingnya sukuk negara dalam mendorong perekonomian Indonesia diungkapkan berbagai anggota DPR. Salah satunya adalah Ketua Komisi XI, Awal Kusumah. Bagi politisi asal Partai Golkar ini, pengesahan UU SBSN bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara yang dapat menjaring dana petrodolar Timur Tengah.

Dengan penjaringan dana tersebut, pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa terdorong lebih baik. Pemerintah juga mengakui pentingnya penerbitan sukuk.

Hal itu karena instrumen tersebut bisa menjadi instrumen alternatif penjaring dana pembiayaan untuk menutupi defisit APBN. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pajak dan surat utang negara (SUN) sebagai media penjaring dana APBN.

Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto, sempat menyebutkan, pemerintah telah menginventarisiasi aset barang milik negara (BMN) untuk mendukung penerbitan sukuk negara awal Agustus mendatang.

Berdasarkan data terakhir, aset BMN yang bisa menjadi underlying asset tercatat sekitar Rp 18,8 triliun. Dengan demikian, pemerintah bisa menerbitkan sukuk untuk menjaring dana sebesar itu.

Kendati begitu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan penetapan nilai sukuk masih dikaji karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Selain DPR dan pemeringah, berbagai pelaku bisnis keuangan, perbankan, dan pasar modal di Indonesia juga mengakui pentingnya penerbitan sukuk negara.

Mereka meyakini perkembangan industri keuangan syariah di Tanah Air akan berkembang cukup pesat bila sukuk negara tersedia. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksadana Syariah Indonesia (APRDI), Abiprayadi Riyanto, yang juga presiden direktur Mandiri Manajemen Investasi (MMI), sempat menyebutkan penerbitan sukuk mengestimasi bahwa perkembangan pasar reksa dana syariah di Indonesia tahun ini akan jauh lebih pesat dibandingkan tahun lalu bila pemerintah jadi menerbitkan sukuk.

Pertumbuhan itu terutama terjadi pada sisi bisnis reksa dana syariah pendapatan tetap yang sempat lesu dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, penerbitan sukuk negara akan menyebabkan cukup banyak aliran dana Timur Tengah yang masuk ke pasar modal syariah Indonesia.

Berdasarkan data MMI, dalam beberapa tahun terakhir, industri reksa dana syariah di Tanah Air tumbuh cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan lonjakan pertumbuhan industri pada 2004 lebih dari 500 persen menjadi Rp 413,9 miliar dari setahun sebelumnya Rp 66,94 miliar.

Namun, pada 2005, pertumbuhan industri melambat akibat terjadinya redemption (penarikan dana) oleh berbagai investor. Hal ini juga terjadi pada industri reksa dana konvensional. Meskipun demikian, pada 2006, industri reksa dana syariah di Indonesia kembali bangkit dengan mencatat peningkatan dana kelola pada kisaran 100 persen menjadi Rp 792,9 miliar.

Selanjutnya, pada akhir tahun lalu, industri kembali mengalami peningkatan sebesar 137 persen menjadi hampir mencapai Rp 2 triliun. Salah satu faktor cukup pesatnya pertumbuhan industri reksa dana syariah di Indonesia dipicu banyaknya pemain baru yang masuk dalam industri.

Sejak 2000 hingga 2007, pasar modal syariah mencatat memiliki 24 perusahaan manajemen investasi yang telah memiliki reksa dana syariah. Selain itu, sejak 2000 hingga 2007, indeks syariah Jakarta (Jakarta Islamic Index/JII) tercatat memiliki return saham rata-rata 38,04 persen melebihi return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSH) dan LQ45.

Bahkan, pada 2001, JII memiliki return positif sebesar 5,92 persen ketika kedua indeks lain menderita return negatif. Saat itu, return IHSG dan LQ45 tercatat minus 5,83 persen dan minus 0,74 persen.

Pada tahun lalu, indeks syariah Jakarta kembali menunjukkan keperkasaan dengan membukukan return 60,27 persen. Sedangkan, kedua indeks lain, IHSG dan LQ45, hanya mencatat return sebesar 52,08 persen dan 54,48 persen.

Namun, menurut Presiden Direktur Fortis Investments, Eko P Pratomo, perkembangan reksa dana syariah tahun lalu lebih banyak didominasi perkembangan reksa dana syariah berbasis ekuitas. Hal itu karena sangat terbatasnya ketersediaan sukuk di pasar.

Kondisi ini menyebabkan reksa dana syariah berbasis pendapatan tetap kurang berkembang secara optimal. Mengenai telah disahkan UU SBSN, Eko mengaku bersyukur. Hal itu karena penerbitan UU tersebut dapat mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan sukuk negara yang cukup dinanti pasar. Ketersediaan sukuk negara di pasar diyakini akan mendorong perkembangan pasar modal syariah terutama reksa dana syariah pendapatan tetap.

Sejak 2002 hingga 2007, nilai total sukuk yang diterbitkan di dunia mencapai 71,464 miliar dolar AS. Sukuk berdenominasi ringgit Malaysia tercatat 33,819 dolar AS atau mengkomposisi 47,32 persen.

Sukuk berdenominasi dolar AS tercatat 25,200 miliar dolar AS atau mengkomposisi 35,26 persen. Sementara, sukuk berdenominasi lain sebesar 12,445 miliar dolar AS atau 17,41 persen.

Sepanjang tahun lalu, sukuk yang diterbitkan di dunia mencapai 30,803 miliar dolar AS atau meningkat 69,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya 18,125 miliar dolar AS.

Bila nilai sukuk 2006 dibandingkan dengan nilai sukuk 2005, maka terjadi peningkatan persentase nilai penerbitan sebesar 138,68 persen. Rata-rata peningkatan nilai sukuk per tahun sejak 2002 hingga 2007 sekitar 48,14 persen. Sejak 2002 hingga 2007, penerbitan sukuk mencatat pertumbuhan lebih dari 1.300 persen.

Jadi Hub Syariah Dunia via Sukuk Negara

Rencana penerbitan sukuk negara oleh pemerintah awal Agustus mendatang juga menimbulkan berbagai analisis positif. Salah satunya adalah proyeksi bank global dunia yang juga membidani penerbitan sukuk negara di berbagai negara.

Senior Vice President HSBC Amanah, Mahmoud Abushamma, mengungkapkan bahwa Indonesia diperkirakan bisa mengalahkan Malaysia dalam hal penerbitan sukuk global negara. Hal itu karena meski Malaysia mendominasi nilai penerbitan sukuk dunia, namun negara itu hanya memiliki satu sukuk global negara.

Satu-satunya sukuk global negara Malaysia itu diterbitkan pada Juli 2002 dengan nilai 600 juta dolar AS. Sementara, sukuk global Indonesia diproyeksi mencapai satu miliar dolar AS. ”Kalau tahun ini Indonesia jadi menerbitkan sukuk satu miliar dolar AS, Indonesia langsung mengalahkan Malaysia,” katanya.

Menurutnya, bukan isapan jempol Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Hal itu karena Indonesia memiliki berbagai potensi pendukung yang tidak dimiliki negara lain di Asia Tenggara.

Salah satunya adalah karena negara kepulauan itu merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki banyak proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar dolar AS. ”Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia membutuhkan dana sebesar 150 miliar dolar AS untuk membiayai proyek infrastruktur,” kata Mahmoud.

Direktur Batasa Tazkia, Heriyakto S Hartomo, mengakui hal serupa. Indonesia, katanya, memang berpotensi mengalahkan Malaysia dalam nilai penerbitan sukuk global negara dan menjadi hub keuangan syariah Asia Tenggara pada 2012.

”Saya kira proyeksi bahwa Indonesia menjadi hub keuangan syariah pada 2012 cukup beralasan,” katanya. Investor Timur Tengah sebetulnya telah lama ingin masuk berinvestasi di Indonesia.

Terlebih, saat ini mereka mengalami overlikuditas dana akibat naiknya harga minyak dunia. Namun, karena tidak adanya instrumen investasi syariah menarik seperti sukuk, mereka memutuskan menunda investasi. ”Bahkan, akhirnya dana mereka parkir dulu di Malaysia untuk masuk ke Indonesia,” kata Heriyakto.

Ketua Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), Agus Syabarudin, juga mengaku optimistis penerbitan sukuk negara bisa mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Tanah Air menjadi lebih pesat. Hal itu karena sukuk itu bisa menjadi media penempatan investasi perbankan syariah. http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=419&Itemid=33

Nilai Sukuk Negara Bisa Capai Rp 18 Triliun

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:39:54 +0000

Ditulis oleh Republika

Tuesday, 22 April 2008

JAKARTA — Pemerintah menyatakan berdasarkan hasil inventarisasi, aset barang milik negara (BMN) yang bisa menjadi underlying asset penerbitan sukuk mencapai Rp 18,8 triliun. Karena itu, sukuk negara yang diterbitkan tahun ini bisa mencapai jumlah yang sama. Meski demikian, pemerintah hanya akan menerbitkan sukuk sesuai kebutuhan. Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, sukuk negara direncanakan terbit awal Agustus mendatang. Untuk merealisasikannya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan. ”(Underlying asset) sukuk Rp 18,8 triliun itu yang tersedia. Kita akan lihat pasar,” kata Rahmat, Jumat (18/4) lalu.Menkeu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan menerbitkan sukuk negara dengan nilai sesuai dengan kebutuhan negara. Selain itu, penentuan nilai sukuk juga ditetapkan berdasarkan respon pasar. ”Kita menggunakan sesuai kebutuhan saja. Nanti kita akan lihat berapa yang mau dikapai Kita lihat pasarnya, kesiapan, dan instrumen itu sendiri,” kata Sri Mulyani.

Saat ini, menurut Sri, pemerintah masih mengkaji tahap teknis penerbitan sukuk. Selain nilai sukuk, pemerintah juga tengah menghitung biaya yang akan menjadi beban pemerintah untuk menerbitkan sukuk.

Menurut Ketua Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), Agus Syabarudin, rencana penerbitan sukuk negara bernilai triliunan rupiah akan mendorong perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Hal itu karena penerbitan sukuk termasuk salah satu upaya mendorong perkembangan pangsa perbankan syariah menjadi lima persen dibandingkan pangsa perbankan nasional. ”Untuk mendorong pencapaian pangsa lima persen, perkembangan anorganik perlu terjadi. Penerbitan sukuk salah satu yang mendukung,” katanya kepada Republika, Ahad, (20/4).

Agus menyebutkan, saat ini aset perbankan syariah tercatat sekitar Rp 34 triliun. Untuk mencapai pangsa lima persen, perbankan syariah perlu menambah aset sebesar Rp 55 triliun. ”Memang tidak semua dana bank syariah bisa ditempatkan di SBSN (Sukuk). Tapi setidaknya ini bisa menjadi pendorong perkembangan bank syariah,” kata dia.

Agus juga menilai penerbitan sukuk juga dinilai akan mendorong masuknya aluran dana investasi Timur Tengah. Hal itu terutama pasca tembusnya harga minyak dunia di level 115 dolar AS per barel. Jumat (18/4), harga minyak dunia per barel mencapai 117 dolar AS per barel. Kondisi ini menyebabkan dana oberlikuiditas investor Timur Tengah semakin membengkak.

Sebelumnya, Senior Vice President HSBC Amanah, Mahmoud Abushamma menyatakan, Indonesia bisa mengalahkan Malaysia dalam hal nilai penerbitan sukuk global negara. Hal itu karena hingga kini meski Malaysia mendominasi nilai penerbitan sukuk dunia, negara itu hanya memiliki satu sukuk global negara. Sukuk itu diterbitkan pada Juli 2002 senilai 600 juta dolar AS. Sementara, sukuk global negara Indonesia diproyeksi mencapai satu miliar dolar AS. ”Tahun ini, kalau Indonesia jadi terbitkan sukuk satu miliar dolar AS, Indonesia langsung kalahkan Malaysia,” kata dia.

Menurut Mahmoud, saat ini HSBC Amanah tengah dalam pembicaraan bersama pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sukuk tersebut. Bank global itu berharap bisa membantu penerbitan sukuk sebagai arranger. ”Kami berharap bisa menjadi arranger dalam penerbitan ini. Setahu saya mereka (Pemerintah Indonesia) akan menerbitkan sukuk itu dalam kuartal ketiga,” ujarnya. aru

http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=46

‘Bank Syariah Perlu Sumber Dana Alternatif Bukan saatnya lagi mencari sumber pendanaan di dalam negeri.

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:33:02 +0000

Rabu, 17 September 2008 pukul 07:52:00

JAKARTA — Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) mendorong perbankan syariah mencari sumber dana alternatif untuk mengatasi problem mengetatnya likuiditas di pasar. Hal itu dilakukan dengan menjaring dana overlikuiditas Timur Tengah yang berorientasi penguatan bisnis perbankan syariah di Indonesia dan bukan penyertaan ekuitas (equity participation). Untuk merealisasikannya, berbagai bank syariah bisa mengembangkan instrumen penjaring dana pool of fund atau melalui kerja sama bilateral. ”Kondisi saat ini memang menjadi tantangan. Untuk mengatasi problem mengetatnya likuiditas, saya kira bank syariah perlu berinovasi mencari sumber dana alternatif dari luar,” kata Ketua IIGMA Agus Syabaruddin kepada Republika, Senin, (15/9).Saat ini, menurut Agus, problem mengetatnya likuiditas tidak hanya dirasakan bank konvensional, tapi juga bank syariah. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikator. Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah di satu tempat, Bank Indonesia (BI). Padahal, sebelumnya dana itu disimpan di berbagai bank. Karena dalam jumlah besar, penempatan itu jelas memberikan dampak pada mengetatnya likuiditas…

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/38/news_id/3430

Sebagian bank belum ikut lelang SBIS

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:29:03 +0000

Jumat, 04/04/2008

Cetak

JAKARTA: Mayoritas unit usaha syariah belum bisa mengikuti lelang Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), karena masih terhampat ketentuan rasio penyaluran pembiayaan dan jaringan interkoneksi dengan bank sentral.

Berdasarkan data Islamic Global Market Association(IIGMA) dari 28 bank syariah dan unit usaha syariah yang beroperasi, hanya 13 bank bank yang terlibat –Bank Indonesia menyebut 12 bank peserta.

Bendahara Indonesia IIGMA) Nina Yunita mengatakan bank sentral mensyaratkan peserta lelang SBIS harus memenuhi rasio penyaluran modal (financing to deposit ratio/FDR) sebesar 80%.

“Jadi, mereka belum bisa mengikuti mungkin karena dua faktor, pertama FDR-nya tidak mencukupi atau karena jaringannya belum terkoneksi dengan bank sentral atau bisa juga mereka belum siap,” ujarnya dalam diskusi SBI Syariah Momentum Optimalisasi Peran Bank Syariah di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan bank BUMN yang tidak mengikuti lelang itu adalah UUS BRI dan UUS BTN. Adapun unit usaha syariah bank yang tidak mengikuti adalah Bank Danamon dan Bank Lippo, serta sejumlah unit usaha syariah milik bank pembangunan daerah.

Ketua IIGMA Agus Sabaruddin menilai dengan adanya SBIS ini maka target BI untuk mengejar pertumbuhan aset bank syariah sebesar 5% pada 2009 bisa tercapai. Saat ini, menurut dia, jarak antara target bank sentral mencapai Rp60 triliun.

Aset 1,77%

Berdasarkan laporan keuangan BI, aset bank syariah baru sebesar Rp34 triliun atau 1,77% dari total aset perbankan di Tanah Air. Adapun proyeksi hingga 2009 sebesar Rp91,57 triliun.

Menurut Agus, selain instrumen SBIS pemerintah bersama legislatif dan Bank Indonesia perlu segera mendorong terbitnya UU Sertifikat Berharga Syariah Negara atau Sukuk agar bisa memacu pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Dua hari lalu, bank sentral melakukan lelang perdana untuk SBIS dan menyerap likuiditas pasar keuangan syariah sebesar Rp1,13 triliun. Rata-rata tertimbang imbalan yang dimenangkan adalah 7,97%. (11/04)

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/1id52380.html

‘Solusi Likuiditas Bank Syariah Perlu Dikembangkan’

agussyabarrudin — Sun, 25 Jan 2009 09:24:51 +0000

Posted : Selasa, 01-07-2008 | 13:10:52 WIB

Solusi likuiditas bank syariah yang lebih kompetitif perlu dikembangkan agar industri perbankan syariah bisa berkembang lebih cepat. Hal tersebut disampaikan ketua Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) Agus Syabaruddin akhir pekan lalu. Menurutnya, saat ini, asosiasi pelaku pasar keuangan dan modal syariah tengah mengkaji pengembangan solusi penanganan likuiditas bank syariah yang dikenal dengan pooling of fund. ”Saat ini, kami tengah mengkaji pengembangan pooling fund untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank syariah,” ujarnya. Agus menyebutkan, permasalahan likuidasi itu terbagi dalam beberapa ukuran waktu, yakni tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Dalam ukuran tahunan, permasalahan likuiditas bank syariah umumnya muncul saat momen lebaran, tahun ajaran baru, dan tahun baru.

Sedangkan, dalam ukuran bulanan, permasalahan likuiditas itu muncul saat pembayaran gaji. Sementara, dalam ukuran mingguan dan harian, permasalahan itu muncul saat libur kerja. ”Dalam beberapa momen waktu itu, penarikan dana di bank syariah umumnya lebih tinggi dibandingkan momen lain sehingga harus lebih likuid,” kata Agus yang juga Head of Treasury Bank Danamon Syariah ini.

Menurut Agus, ide perlunya solusi penanganan permasalahan likuiditas muncul saat IIGMA mengadakan diskusi internal bulan lalu. IIGMA juga kemudian mengadakan pertemuan dengan Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) untuk meminta saran. ”Ternyata BI dan kami memiliki kesadaran yang sama bahwa pengelolaan moneter bank syariah tidak bisa disamakan dengan bank konvensional,” ujar Agus.

Saat ini, untuk membantu pengelolaan moneter perbankan, BI menyediakan fasilitas bagi bank konvensional dan syariah. Bila mengalami kelebihan likuiditas, bank syariah bisa menempatkan kelebihan dana itu pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah. Tapi, bila mengalami kekurangan likuiditas, bank syariah bisa menjual kembali (repo) SBI Syariah dimiliki kepada BI.

Menurutnya, untuk melakukan repo, terdapat margin yang harus dibayar oleh bank syariah kepada BI. Margin itu umumnya lebih tinggi dibandingkan imbal hasil SBI Syariah. Hal ini tentu saja menyebabkan biaya dana bank syariah menjadi lebih tinggi. ”Karena itu, kami kemudian berpikir untuk mengkaji kemungkinan instrumen solusi penanganan likuiditas,” katanya.

Pengembangan solusi baru itu, lanjut Agus, bertujuan untuk menekan biaya dana bank syariah saat mengatasi kekurangan likuiditas. Karena itu, solusi itu direncanakan dikembangkan langsung oleh bank syariah sehingga margin ditetapkan dengan tarif pasar. ”Jadi yang mengelola nanti pelaku pasar , tapi dananya mungkin akan disimpan di BI melalui giro,” katanya.

Saat ini, dana perbankan syariah yang ditempatkan di BI berkisar antara Rp 2,5 hingga Rp 3 triliun. Menurut Agus, bila separuh dari dari dana SBI Syariah itu disimpan di pooling of fund, bisa menurunkan biaya dana saat bank syariah membutuhkan likuiditas.

Melalui solusi likuiditas itu, Agus mengharapkan, permasalahan likuiditas perbankan syariah dapat diatasi dengan baik. Hal itu sehingga perbankan tanpa bunga itu dapat berkembang pesat di tanah air. ”Bagi kami sebagai pelaku, semakin banyak alternatif yang bisa membantu pertumbuhan semakin bagus,” ujarnya sambiil berharap pooling of fund itu dapat terbentuk tahun ini.

Direktur Utama Karim Business Consulting (KBC), Adiwarman Azwar Karim menilai upaya pengembangan solusi permasalahan likuiditas bank syariah cukup dibutuhkan bank syariah. Apalagi karena saat ini, bank syariah tidak bisa menunda pengembangan solusi untuk pengembangan industri.

Namun, menurutnya, pengembangan solusi itu membutuhkan komitmen kuat pelaku perbankan syariah disamping juga membutuhkan bank syariah sponsor. ”Perlu ada bank syariah sponsor untuk jadi market maker,” ujarnya. (fkr/rol)